Memilih Jalur Sengketa Informasi: Banding atau Gugatan

Ketika permohonan informasi ditolak atau dijawab tidak memuaskan, pemohon punya dua jalur sengketa: banding ke Komisi Informasi atau gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Banding wajib dilalui lebih dulu sebelum gugatan diajukan. Memilih jalur sengketa informasi publik yang tepat bergantung pada jenis penolakan dan bukti yang kamu pegang.

Apa yang sebenarnya disengketakan

Sengketa informasi muncul ketika pemohon dan badan publik berbeda pendapat soal tiga hal: apakah informasi yang diminta termasuk yang wajib dibuka, apakah badan publik punya alasan sah menutupnya, atau apakah prosedur permohonan sudah dijalankan dengan benar. Sebelum memilih jalur, pastikan dulu di mana letak perselisihannya. Penolakan tertulis dengan alasan “dikecualikan” berbeda penanganannya dengan permohonan yang tidak pernah dijawab sama sekali.

Badan publik wajib memberi jawaban tertulis dalam waktu yang ditentukan undang-undang. Kalau tenggat lewat tanpa kabar, itu sudah menjadi dasar sengketa. Simpan bukti pengajuan dan tanggal terima agar posisi kamu jelas. Panduan menyusun urutan peristiwa secara rapi bisa dibaca di cara menyusun kronologi permohonan informasi yang rapi.

Jalur pertama: banding ke Komisi Informasi

Banding diajukan ke Komisi Informasi provinsi atau pusat, tergantung badan publik yang digugat. Ini jalur yang harus dilalui lebih dulu sebelum membawa perkara ke pengadilan. Sifatnya administratif dan relatif murah karena tidak memerlukan kuasa hukum, meski pemohon tetap boleh didampingi.

Syarat pengajuan

• Permohonan informasi sudah diajukan secara tertulis dan tercatat.
• Badan publik menolak, tidak menjawab, atau memberi jawaban yang tidak sesuai.
• Banding diajukan dalam tenggat yang ditetapkan, biasanya dihitung dari tanggal jawaban atau berakhirnya batas waktu jawaban.
• Melampirkan identitas pemohon, salinan permohonan, dan bukti jawaban atau ketiadaan jawaban.

Yang perlu kamu siapkan

Komisi Informasi menilai argumen kedua pihak berdasarkan dokumen. Uraikan dengan jelas informasi apa yang diminta, untuk apa, dan mengapa penolakan badan publik tidak berdasar. Kalau badan publik beralasan informasi itu dikecualikan, tunjukkan bahwa alasan tersebut tidak cocok dengan objek permintaanmu.

Hasil banding bisa memerintahkan badan publik membuka informasi, atau menegaskan penolakan. Putusan ini mengikat dan menjadi dasar bagi langkah berikutnya.

Jalur kedua: gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Gugatan ke PTUN ditempuh setelah banding diputus, atau bila Komisi Informasi tidak memutus dalam tenggat. Di sini objek gugatannya adalah keputusan badan publik atau putusan Komisi Informasi. Prosesnya berlangsung di ruang sidang dengan hakim, dan pihak yang kalah bisa mengajukan upaya hukum lanjutan.

Konsekuensi yang berbeda

Gugatan menuntut kesiapan waktu dan biaya lebih besar. Kamu perlu menyusun gugatan yang memenuhi syarat formil, menghadiri persidangan, dan memahami dasar hukum yang dipakai. Tanpa pendampingan, risiko gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena kesalahan formal cukup tinggi.

Membandingkan kapan masing-masing jalur dipakai

Kalau penolakan bersifat administratif dan belum pernah diuji di forum banding, jalur Komisi Informasi hampir selalu jadi pilihan pertama. Ini juga berlaku saat badan publik sama sekali tidak menjawab permohonan.

Gugatan lebih masuk akal bila putusan Komisi Informasi jelas keliru secara hukum, misalnya menolak membuka informasi yang seharusnya bersifat publik, atau bila Komisi Informasi tidak memutus dalam waktu yang ditentukan. Dalam kondisi itu, pengadilan menjadi tempat menguji putusan tersebut.

Kualitas jawaban badan publik juga perlu dinilai sebelum melangkah. Jawaban yang normatif tanpa data konkret sering menjadi tanda informasi tidak benar-benar diberikan. Cara mengukur hal ini dijelaskan di cara menilai kualitas jawaban atas permohonan informasi publik.

Kesalahan yang sering terjadi saat memilih jalur

• Langsung menggugat ke PTUN tanpa melewati banding, sehingga gugatan gugur secara formal.
• Melewati tenggat banding karena mengira Komisi Informasi akan menerima pengajuan terlambat.
• Tidak menyimpan bukti pengajuan dan jawaban, padahal dokumen ini menjadi syarat utama.
• Meminta informasi yang sangat luas tanpa menyebut objek dan periode, sehingga alasan penolakan sulit dibantah.

Menentukan jalur juga dipengaruhi apa yang ingin kamu capai. Bila tujuanmu membuka data anggaran untuk kegiatan warga, banding biasanya lebih cepat dan langsung menyasar badan publik yang menolak. Pembahasan soal pengujian akses anggaran bisa dilihat di uji akses informasi anggaran: langkah warga.

Ringkasan

Banding ke Komisi Informasi adalah langkah wajib sebelum gugatan, murah, dan berbasis dokumen. Gugatan ke PTUN dipakai setelah banding diputus atau tidak diputus dalam tenggat, dengan konsekuensi biaya dan waktu lebih besar. Apa pun pilihanmu, kekuatan perkara bergantung pada dokumentasi permohonan dan ketepatan tenggat. Untuk perkara yang rumit, konsultasikan dengan advokat atau lembaga bantuan hukum yang berpengalaman di bidang keterbukaan informasi.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah bisa langsung menggugat ke pengadilan tanpa banding?

Umumnya tidak. Undang-undang mewajibkan banding ke Komisi Informasi lebih dulu, kecuali Komisi Informasi tidak memutus dalam tenggat yang ditentukan. Gugatan yang diajukan sebelum tahap itu berisiko dinyatakan tidak dapat diterima.

Berapa lama proses banding berlangsung?

Undang-undang menetapkan batas waktu penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi, tetapi praktiknya bisa lebih panjang karena penjadwalan sidang dan kelengkapan dokumen. Catat setiap tanggal agar kamu tahu kapan tenggat untuk melangkah ke pengadilan terbuka.

Apakah perlu pengacara untuk berperkara?

Di forum Komisi Informasi, pemohon bisa datang sendiri. Untuk gugatan ke PTUN, pendampingan hukum sangat disarankan karena syarat formal gugatan cukup teknis dan kesalahan kecil bisa membuat gugatan gugur.